ANOATIMES. COM, JAKARTA – Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Prof Adrianus Meliala, menilai hasil survei Litbang Kompas mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara patut diapresiasi sebagai salah satu instrumen untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja lembaga, termasuk institusi kepolisian.
Menurut Prof Adrianus, survei opini publik merupakan gambaran persepsi masyarakat pada periode tertentu. Karena itu, hasil survei perlu dijadikan bahan evaluasi sekaligus masukan bagi setiap institusi untuk terus melakukan pembenahan.
“Survei seperti ini penting sebagai cerminan persepsi publik pada suatu waktu tertentu. Hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat profesionalisme, dan mendorong perbaikan kinerja institusi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dinamika tingkat kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pengalaman langsung masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, pemberitaan di media massa dan media sosial, hingga keberhasilan institusi dalam menangani berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Prof Adrianus menekankan pentingnya konsistensi dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Menurutnya, upaya tersebut akan memperkuat legitimasi institusi di mata masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik secara berkelanjutan.
“Pelayanan yang responsif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan menjadi kunci dalam membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar hasil survei tidak dipandang semata-mata sebagai indikator keberhasilan ataupun kegagalan suatu institusi. Sebaliknya, hasil survei perlu dimaknai sebagai umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat komunikasi publik.
Dengan demikian, hasil survei Litbang Kompas diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kinerja institusi. Melalui langkah tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pelayanan publik dapat terus terjaga serta meningkat.
