ANOATIMES.COM, KENDARI – Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI), Sucianti Suaib Saenong, mendorong pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam menerapkan regulasi pertambangan guna mencegah pencemaran lingkungan.
Politisi Partai Golkar itu menyoroti banyaknya kerusakan lingkungan yang diduga disebabkan oleh aktivitas pertambangan ilegal.
“Pemerintah di daerah harus benar-benar memperhatikan hal ini. Dari hulu hingga ke hilir perlu ada ketegasan. Jika diperlukan, berikan sanksi tegas bagi pelaku pertambangan,” ujar Sucianti saat ditemui di Kendari, Selasa (24/2/2025) malam.
Menurut Sucianti, sanksi yang tinggi akan membuat pengusaha tambang lebih patuh terhadap regulasi, terutama yang berkaitan dengan lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya reklamasi pasca-tambang sebagai kewajiban perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah.
“Lokasi atau bekas aktivitas pertambangan perlu dilakukan penghijauan kembali. Dana untuk reklamasi itu sudah diserahkan ke pemerintah setempat untuk dikelola. Tinggal bagaimana sinergi perusahaan dengan pemimpin daerah untuk mengoptimalkan penghijauan lahan bekas tambang,” jelasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar memastikan setiap perusahaan tambang tidak hanya menjalankan bisnisnya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
