ANOATIMES.COM, KENDARI – Gejolak internal kembali mencuat di tubuh organisasi Taekwondo Indonesia (TI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sultra 2026.
Belasan pelatih dari sejumlah klub (dojang) Taekwondo se-Kota Kendari yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pelatih Taekwondo se-Kota Kendari menyatakan menolak figur Plt Ketua TI Kota Kendari. Mosi tidak percaya pun dilayangkan terhadap kepengurusan Pengurus Provinsi (Pengprov) TI Sultra.
Sikap tersebut dipicu polemik pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Kota (Pengkot) TI Kendari tahun 2026.
Kepala Pelatih Universitas Terbuka Taekwondo Class (UTTC) Kendari, LM Ruspan Takasi, mengatakan figur yang ditunjuk sebagai Plt merupakan orang yang sebelumnya menjabat sekretaris dalam kepengurusan Pengkot TI Kendari periode lalu.
Menurutnya, kepengurusan sebelumnya diduga terindikasi melakukan penyelewengan anggaran. Karena itu, penunjukan figur tersebut dinilai tidak tepat untuk menduduki jabatan strategis dalam organisasi.
“Pengangkatan orang yang sedang bermasalah secara etika ke dalam jabatan strategis merupakan bentuk pembiaran dan legitimasi terhadap pelanggaran, serta bertentangan dengan prinsip fit and proper test dalam kepengurusan organisasi olahraga,” tegas Ruspan, Minggu malam, 4 Oktober 2026.
Atas dasar itu, pihaknya mendesak Pengprov TI Sultra mencabut SK penunjukan Plt Ketua TI Kendari saat ini dan menggantinya dengan figur yang dinilai bersih, netral, serta tidak memiliki kepentingan tertentu.
Menurutnya, tugas utama Plt seharusnya mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Kota (Muskot) untuk memilih ketua definitif, bukan menjalankan agenda yang berpotensi menimbulkan polemik baru.
“Pengprov TI harus mencabut SK Plt Ketua saat ini dan menurunkan figur Plt yang dapat melaksanakan Muskot, serta tidak memiliki kepentingan di dalamnya,” ungkapnya.
Ruspan juga menyoroti pelaksanaan seleksi atlet Taekwondo Kota Kendari yang dinilainya belum transparan dan cenderung tidak netral. Ia mempertanyakan keterlibatan seluruh dojang dalam proses seleksi, termasuk jumlah klub dan atlet yang diberikan kesempatan mengikuti tahapan penjaringan.
“Lihat saja pelaksanaan seleksi untuk Kota Kendari. Berapa dojang atau klub yang ikut, berapa atlet yang diseleksi. Kalau prosesnya seperti ini, hasilnya tidak akan baik untuk Kota Kendari dalam menghadapi Porprov sebagai tuan rumah,” ujarnya.
Ia menilai, transparansi dan keterlibatan seluruh dojang menjadi hal penting untuk menghasilkan atlet-atlet potensial yang mampu memperkuat kontingen Kota Kendari pada Porprov XV Sultra 2026.
Karena itu, Forum Komunikasi Pelatih Taekwondo se-Kota Kendari juga meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kendari sebagai induk organisasi olahraga di daerah agar mengambil sikap terhadap polemik tersebut.
“Kami minta kepada KONI Kota Kendari untuk mengambil sikap, sebab ini untuk Kota Kendari. Pelaksanaan seleksi harus transparan dan melibatkan seluruh dojang se-Kota Kendari untuk menghasilkan atlet potensial yang akan mewakili Kota Kendari,” tutupnya.
Sementara itu, media ini masih mencoba melakukan konfirmasi kepada Ketua Pengprov TI Sultra dan Plt Ketua TI Kota Kendari.
