ANOATIMES.ID, KENDARI – Setelah didesak beberapa kali aksi demonstrasi mahasiswa. DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya mengeluarkan rekomendasi terkait kasus kematian almarhum Randi dan Yusuf.
Desakan itu datang dari Forum Mahasiswa Sultra Bersatu (Formasub) karena mereka kecewa dengan sikap DPRD Sultra. Khususnya Komisi I yang dinilai belum melakukan tindakan apa-apa dari aspirasi yang mereka suarakan dua bulan lalu.
Dua pimpinan DPRD Herry Asiku dan Nursalam Lada serta anggota Komisi I Gunariyo, Selasa (10/12/2019), menyanggupi permintaan tuntutan Formasub. Mereka siap mempressure kasus Randi dan Yusuf yang meninggal saat aksi demonstrasi tanggal 26 September 2019 lalu.
Dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat lantai satu DPRD Sultra. Ketiga anggota DPRD Sultra itu sepakat mengeluarkan rekomendasi yang isinya meminta Presiden Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam kasus kematian Randi dan Yusuf.
“DPRD Sulawesi Tenggara merekomendasikan kepada presiden Republik Indonesia membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kematian Randi dan Yusuf,” ucap Gunariyo membacakan hasil rekomendasi tersebut.
Usai membacakan rekomendasi, ketiganya menandatangani surat rekomendasi disaksikan puluhan massa aksi Formasub.
Gunariyo mewakili komisinya berjanji akan mengawal tuntutan Formasub yang lain. Diantaranya mendesak Mabes Polri membebastugaskan serta memeriksa mantan Kapolda Sultra dan mantan Kapolres Kendari dan Ditreskrimum Polda Sultra, kemudian mendesak pemerintah selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
“Komisi I tetap mendorong penuntasan kasus kematian Randi dan Yusuf. Saya akan sampaikan pesan pada pimpinan DPRD terkait tuntutan forum mahasiswa Sultra bersatu,” janjinya.
Laporan : Jayusman
