ANOATIMES.ID, BUTUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Lipu TInadekono Sara. 20 wakil rakyat di daerah berjuluk Lipu Tinadekono Sara intens turun menyapa konstituennya untuk menyerap aspirasi untuk diperjuangkan di perlemen pada massa reses.
Mereka menyambangi konstituen yang tersebar di tiga dapil. Ketiganya yakni dapil I meliputi Kecamatan Kambowa, Bonegunu dan Kulisusu Barat. Kemudian, dapil II meliputi Kecamatan Wakorumba Utara dan Kulisusu Utara, dan dapil III meliputi Kecamatan Kulisusu.
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin mengungkapkan, pada massa reses sejumlah usul dan saran dari warga setempat berhasil diserap. Yakni, usulan pengadaan bantuan nelayan dan pertanian, pembangunan jalan lingkar dalam kawasan benteng dan pendirian Sekolah Dasar (SD) yang selama ini belum ada di desa tersebut.
“Aspirasi tersebut akan ditampung untuk kemudian disuarakan di dewan.Untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih program, maka perlu disinkronkan lagi antara usulan masyarakat dengan program dari pemerintah desa setempat,” ujar Mazlin.
Politisi Partai Demokrat itu menyarankan, kepada pemerintah desa setempat, agar usulan masyarakat tersebut juga didukung dengan data yang riil. Hal ini penting, agar menghasilkan program yang tepat sasaran.Usul bantuan jaring untuk nelayan misalnya, tentunya perlu disertakan dengan ukuran jaring yang dibutuhkan. Sehingga, ketika disalurkan nanti bisa termanfaatkan dengan baik.
Senada diutarakan Anggota DPRD Butur lainnya, Muh. Muslimin Isi menyambut, baik usulan yang disampaikan di forum itu. Selain menegaskan bakal menyuarakan aspirasi di dewan, dia juga meminta dukungan penuh dari masyarakat setempat.
Misalnya, pendirian gedung SD yang membutuhkan kesiapan lahan. Untuk mengantisipasi timbulnya masalah di kemudian hari, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyarankan agar lokasi yang disediakan harus clear atau tidak berpotensi sengketa.
Anggota DPRD Butur, Sujono saat menyambangi, konstituen di Desa Lelamo dan Labelete Kecamatan Kulisusu Utara, berhasil menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat terakit pembangunan jalan lingkungan yang sebelumnya sudah dianggarkan melalui Dana Desa, belum termanfaatkan dengan baik karena kondisinya masih sebatas pengerasan. Untuk pengaspalannya, butuh duit yang cukup besar.
Karena itu, warga setempat meminta agar peningkatannya bisa dianggarkan melalui APBD. Begitu pula saat kunjungan di Desa Labelete. Warga setempat juga meminta dukungan terkait percepatan pembangunan masjid, termasuk jalan menuju tempat pembuangan sampah agar diperhatikan.
Selain jalan dan masjid, Sujono juga dicurhati soal pembukaan formasi tenaga Guru TK. Sebab pada rekrutmen CPNS Butur dua tahun terkahir, kuotanya tidak tersedia. Padahal, TK yang berstatus Negeri di Butur sudah terbilang banyak. Jumlahnya kurang lebih 10 buah. Begitu pula dengan alumni jurusan PGTK di Butur, yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. (adv)
DPRD dan Pemda Butur Bersinergi Lawan Corona
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara, melakukan sidak di RSUD setempat terkait kesiapan penanganan Virus Corona (COVID-19). Di lapangan, Dewan menjumpai masih minimnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga Kesehatan.
“Saat ini tenaga kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Lengkapi alatnya dan insentifnya juga harus ditambahkan, karena mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19,” ujar Ketua DPRD Butur, Diwan,
Diwan menambahkan DPRD dan Pemda Butur, sepakat untuk bergandengan dalam pencegahan maupun penanganan wabah Virus Corona. Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Kesehatan, kata dia, mesti segera mempercepat proses pencairan dana APD ataupun Alkes tersebut.
Politisi PAN itu lebih lanjut mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah cepat Pemda Butur menyikapi penyebaran pandemi virus corona. Sebagai mitra Pemda, kata Diwan, DPRD tentu akan mendukung langkah pencegahan maupun penanganan Virus Corona.
“Semua tidak ada masalah, tinggal kita hubungi lagi Bupati dan semua Muspida, TNI-Polri untuk membicarakan kelanjutan hal ini,” ujarnya.
Bupati Butur, Abu Hasan, beberapa waktu lalu sudah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan virus corona. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dia pun mengajak semua pihak, agar bersama-sama melakukan pencegahan.”Virus Corona ini musuh besar. Kita harus bersatu padu untuk mencegahnya,” tutur Abu Hasan. (adv)
Dewan Butur Suport Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) kembali turun lapangan, dengan agenda pemantauan kegiatan pengendalian dan penanganan covid-19 atau virus corona di daerah setempat, Kamis (14/5/2020).
Beberapa titik yang disambangi kali ini antaralain posko satgas covid-19 Desa Wamboule, Puskesmas Waode Buri dan Puskesmas Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara. Kemudian, Puskesmas Labaraga, Puskesmas Labuan dan posko penjagaan di Pelabuhan Fery Labuan Bajo Kecamatan Wakorumba Utara.
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin, mengatakan lawatan itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan.
Pihaknya ingin memastikan, seperti apa kondisi riil di lapangan. Mulai dari kelengkapan alat pelindung diri (APD) para petugas yang berjaga hingga penunjang lainya yang mendukung kelancaran proses penanganan covid-19 di wilayahnya masing-masing.
Di lapangan, kata Mazlin, pihaknya mendapati adanya kemajuan. Tidak seperti kunjungan sebelumnya yang mana, fasilitas para petugas masih serba terbatas, utamanya APD.
“Alhamdulillah, sudah ada perubahan,” ungkap Mazlin saat dikonfirmasi, Kamis (14/5/2020).
Politisi Partai Demokrat itu menyadari, para petugas yang berjaga di lapangan adalah garda depan dalam percepatan penanganan dan pencegahan wabah covid-19. Makanya, pihaknya juga tak lupa memberikan suport dan apresiasi kepada para petugas yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut. “Selamat bertugas. Doa kami selalu menyertai kalian semua,” tandasnya. (adv)
DPRD Minta Pengetatan Wilayah Perbatasan Untuk Memutus Mata Rantai Covid-19
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusul pemeriksaan di perbatasan atau pintu masuk segera diperketat. Saran tersebut disampaikan, saat rapat bersama tim gugus tugas covid-19, di gedung DPRD setempat, Jumat (3/4/2020).
Salah satu anggota DPRD, Muh. Rukman Basri Zakariah, mengatakan upaya pencegahan tentunya tidak lepas dari penanganan di setiap pintu masuk, seperti pelabuhan dan perbatasan darat. Agar berjalan maksimal, tentnya perlu dibarengi dengan peralatan yang memadai.
Legislator lainnya, Abdul Mustarif Saleh, punya pandangan serupa. Di mana, perbatasan memang perlu diperhatikan. Mulai dari pemeriksaan diperkuat, bahkan bila perlu disiapkan tempat mencuci tangan bagi setiap orang yang masuk ataupun sebaliknya.
Wakil Ketua DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, menuturkan saat ini Butur memang perlu isolasi wilayah, seperti yang sudah diberlakukan di Kendari. Hal ini penting dilakukan, mengingat sebagian logistik yang sudah dipesan seperti APD belum tiba di Butur.
Di lapangan nanti, kata Afif, kelengkapan alat termasuk insentif para petugas, tentu juga harus diperhatikan.
“Kalau yang sudah dipesan belum datang, lakukan dulu ini isolasi wilayah, seperti di kota kendari. Libatkan Sat Pol PP, Polisi, TNI, Kapus-kapus semua. Itu dulu yang bisa dilakukan, kasi keluar dulu anggaran yang setengah itu,” tuturnya.
“Seperti penjelasan Kadis Kesehatan tadi, bahwa ini belum seberapa. Kita tutup dulu perbatasan,” Afif menambahkan.
Ketua DPRD Butur, Diwan, mengatakan rapat tersebut diinisiasi untuk mencari konsep, ide untuk menyatukan langkah mencegah masuknya virus corona.
Selepas rapat, dia meminta semua unsur yang tergabung dalam gugus tugas segera menyusun proposal kebutuhan biaya sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian, ajukan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) agar diclearkan secepatnya.
“Di jajaran kita semua ini, ada komitmen yang sangat dalam bahwa kita ini semua bahu membahu untuk menyelesaikan masalah ini. Intinya bahwa, DPRD siap membantu untuk hal penganggaran itu,” pungkasnya. (adv)
DPRD Butur Perjuangakan Desa Lamoahi dan Torombia Teraliri Listrik
Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) menyambangi Kantor PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra). Kunjungan itu dalam rangka konsultasi, sekaligus melaporkan kondisi layanan terkait kelistrikan di daerah setempat.
Anggota Komsisi II DPRD Butur, Sujono, mengatakan ada beberapa poin penting yang dibahas pada pertemuan tersebut. Pertama, terkait adanya bebrapa desa di Butur yang hingga kini belum terjangkau listrik dari PLN, seperti di Desa Lamoahi dan Torombia Kecamatan Kulisusu Utara (Kulut).
Kemudian, Desa Langere Kecamatan Bonegunu yang belakangan akses jalur daratnya sudah dirintis, termasuk jalur menuju pelabuhan di Desa Lelamo, Kulut, atau biasa disebut Pelabuhan Waode Buri, agar segera dibangun jaringan listrik.
“Langere kan sudah ada jalan barunya, kita laporkan juga. Termasuk Dermaga di Desa lelamo, jaringan listriknya kan belum ada. Supaya dibangun jaringan menuju pelabuhan itu,” kata Sujono
Pembangunan jaringan listrik menuju dua desa di Kulut tersebut, lanjutnya, memang sudah dilakukan. Sayang, hingga kini belum juga beoperasi lantaran sebagian tiangnya sudah roboh.”Kita laporkan dan kita minta untuk diperasikan cepat. PLN, mereka merespon baik. Malah mereka bersyukur,” Sujono menambahkan.
Selain melaporkan beberapa titik yang belum teraliri listrik, Komisi II DPRD Butur juga menyampaikan keluhan warga Butur terkait masih sering terjadinya listrik padam. Terlebih, pada saat bulan puasa (Ramadhan) yang kerap membuat warga resah.
“Pemadaman listrik kita laporkan juga. Malah yang lebih menarik, kita di Butur itu kalau sudah bulan puasa sering terjadi listrik padam,” pungkasnya.
Menurut informasi yang diterimanya dari pihak PLN Baubau, ketika mesin pembangkit i PLN Ereke yang melayani sebagian wilayah Butur mengalami gangguan, maka pasokan listrik disuplay dari Baubau. Kalaupun masih terjadi pemadaman, itu terkadang disebabkan adanya pohon tumbang.
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin, mengatakan selain membicarakan soal beberapa titik yang belum teraliri listrik dan masih seringnya terjadi pemadaman, pada pertemuan itu juga dibahas masalah penerangan lampu jalan, agar saat malam hari jalanan di Butur tampak lebih terang.
“Saya berkeinginan Butur itu kalau malam bisa terang benderang. Kita juga bicarakan tentang persoalan lampu jalan,” ucap Mazlin. (adv)
Butur Krisis LIstrik, DPRD Sambangi PLN Suselbar
Usai menyambangi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Baubau, Komisi II DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) terus memperjuangkan agar Butur terlepas krisis listrik. Olehnya itu, perwakilan rakyat itu mengunjungi PT. PLN wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselbar), di Makassar. Kunjungan itu dilakukan, dalam rangka konsultasi terkait kondisi pelayanan kelistrikan di wilayah Butur.
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin, menjelaskan sejumlah kendala listrik yang terjadi di lapangan, sudah disampaikan melalui pertemuan itu. Selanjutnya, pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dari pihak PLN Sulselbar, untuk pemecahan masalahnya.
“PLN Sulselbar akan turun langsung tinjau apa masalahnya, kemudian mereka janji akan carikan solusi,” ungkap Mazlin saat dikonfirmasi Jumat (28/2/2020).
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, ada beberapa poin penting terkait layanan listrik di Butur yang perlu mendapatkan penanganan serius. Antaralain masih sering terjadinya listrik padam, penyediaan lampu jalan termasuk tiang listrik yang tumbang.
Kemudian, masih adanya sejumlah desa yang belum menikmati layanan listrik dari PLN. Antaralain Desa Lamoahi dan Torombia termasuk dermaga di Desa Lelamo (Pelabuhan Waode Buri), Kecamatan Kulisusu Utara.
Selian itu, masuknya akses darat menuju Desa Langere Kecamatan Bonegunu yang baru selesai dirintis akhir 2019 lalu, juga dipandang perlu disusul pembangunan jaringan listrik. (Adv)
