ANOATIMES. COM, KENDARI – Menjelang Pilkada Konawe Utara, muncul sebuah kontroversi yang melibatkan Sudiro, calon bupati yang sebelumnya dikabarkan sebagai anggota PDI-Perjuangan. Dokumen yang beredar memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Sudiro dan Fakta Integritas yang menyatakan kesediaannya menjadi anggota partai tersebut. Dokumen ini bertanggal 30 Mei 2024, dengan tanda tangan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sudiro pada Fakta Integritas tersebut.
Menanggapi beredarnya dokumen ini, salah satu pengurus DPD PDIP Sultra yang tidak ingin disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa Sudiro memang pernah didukung oleh PDI-Perjuangan pada periode pertama Pilkada. Namun, setelah pemilihan legislatif, Sudiro berpindah ke Partai Amanat Nasional (PAN), yang menurutnya menunjukkan ketidakonsistenan.
“Iya, dari periode pertama Pilkada itu sudah didukung oleh PDI-Perjuangan, tetapi kemudian setelah pileg, malah dia pindah di partai lain, partai PAN, artinya tidak konsisten,” katanya saat dihubungi via telepon WhatsApp, Jumat, 19 Juli 2024.
Pengurus tersebut juga menambahkan bahwa Sudiro memang pernah memiliki KTA PDI-Perjuangan dan menjadi kader partai tersebut. “Kalau soal Sudiro punya KTA di PDI-Perjuangan, iya, artinya dia anggota (kader),” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa mereka akan memastikan lebih dahulu terkait KTA terbaru, termasuk siapa yang menerbitkannya, sebelum memberikan keterangan lebih lanjut. “Untuk KTA yang baru saya lihat terlebih dahulu datanya, siapa yang menerbitkan, tetapi kalau ada KTA terbarunya yah berarti betul KTAnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Konut, I Made Tarubuana, menuturkan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan KTA tersebut. “Kalau di DPC tidak ada, tidak pernah berproses, tidak pernah diterbitkan, saya tidak tahu siapa yang terbitkan, kalau dari saya tidak ada,” katanya saat dikonfirmasi via panggilan WhatsApp.
Menurut Tarubuana, dokumen KTA tersebut sudah lama beredar dan dalam wawancara di PDIP, Sudiro mengaku sebagai kader NasDem. “Kalau modelnya seperti itu, tapi saya tidak tahu siapa yang terbitkan,” ujarnya.
Ketika dikonfirmasi, Sudiro membantah semua tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. “Hoax itu, masa saya yang mau bikin itu, di partai saya sendiri itu juga sudah pernah meneliti itu,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa tidak mungkin dirinya menggantikan posisi Abuhaera sebagai kader. “Tidak ada yang begini, tidak mungkin mengganti posisi Abuhaera sebagai kader,” tambahnya.
Sudiro juga menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari Ketua DPD NasDem Konut untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Konut. “Ya sudah saya berhenti, karena saya sudah calon bupati, apalagi saya terpilih menjadi Bupati, saya mesti membedakan jabatan sebagai pimpinan partai dan sebagai Bupati,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, Sudiro telah mengantongi setidaknya tiga rekomendasi partai, yaitu dari PAN, Nasdem, dan PKB, untuk pencalonannya di Pilkada Konawe Utara. Hal ini menegaskan keseriusannya dalam maju sebagai calon Bupati Konawe Utara.
Kontroversi terkait keanggotaan Sudiro di PDI-Perjuangan menjelang Pilkada Konawe Utara mencerminkan dinamika politik yang kompleks di daerah tersebut. Perpindahan Sudiro dari PDI-Perjuangan ke PAN menyoroti bagaimana strategi politik dan afiliasi partai bisa berubah, tergantung pada situasi dan kepentingan politik yang berlaku. Pentingnya validasi dan keaslian dokumen dalam politik, terutama KTA yang menjadi bukti keanggotaan seseorang di partai tertentu, juga menjadi sorotan. Respons cepat dari pihak-pihak terkait, seperti bantahan dari Sudiro dan klarifikasi dari pengurus partai, menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mengelola isu dan menjaga reputasi.
Dukungan dari beberapa partai politik menunjukkan bahwa Sudiro memiliki pengaruh politik yang cukup kuat di Konawe Utara, yang dapat menjadi faktor penting dalam Pilkada mendatang. Pengunduran diri Sudiro dari jabatan di partai untuk fokus pada pencalonan sebagai Bupati menunjukkan komitmennya untuk memisahkan peran partai dan pemerintahan, yang bisa dilihat sebagai langkah positif dalam menjaga integritas dan fokus tugas.
Secara keseluruhan, perkembangan ini menggambarkan bagaimana proses politik di tingkat lokal dapat dipenuhi dengan tantangan dan perubahan, namun juga menunjukkan upaya para aktor politik untuk tetap transparan dan responsif terhadap isu-isu yang muncul.
Laporan : Awi
