ANOATIMES.COM, KOLAKA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi proses rekrutmen tenaga kerja pada proyek-proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Kolaka.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja gabungan Komisi IV dan Komisi III DPRD Sultra ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Nakertrans) Kabupaten Kolaka, yang berlangsung sejak 12 hingga 15 Februari 2025.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muh. Saenudin, bertujuan memantau secara langsung proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti PT Vale Indonesia, PT IPIP, PT Ceria Nugraha Indotama, dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk Blok Pomalaa.
Ia didampingi anggota DPRD lainnya, yakni H. Irfani Thalib, Sudarmanto Saeka, Ali Mardan, dan Hj. Harmawati.
Selain itu, turut hadir Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra Khairil Bakri Mendong dan Funsgsional Pengawas Ketenagakerjaan Nakertrans Sultra wilayah Kolaka.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Nakertrans Kabupaten Kolaka pada Jumat, 14 Februari 2025, diawali dengan penyambutan oleh Kepala Dinas Nakertrans Kolaka Andi apa gori seng beserta jajaran. Selain itu, hadir pula perwakilan HRD perusahaan-perusahaan PSN Kolaka.
Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunker Andi Muh Saenudin menegaskan bahwa pengawasan DPRD Sultra terhadap proses rekrutmen tenaga kerja di proyek strategis nasional adalah bagian dari upaya memastikan masyarakat lokal tidak tersisih di tanah sendiri.
Ia menekankan bahwa proses penerimaan tenaga kerja harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan memastikan masyarakat lokal Kolaka mendapat prioritas tentu didahului dengan pelatihan keterampilan yg dilakukan oleh perusahaan.
“Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa masyarakat Kolaka tidak hanya menjadi penonton. Kami ingin ada kepastian bahwa tenaga kerja lokal mendapat prioritas, dan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan adil,” tegas Andi Muh. Saenudin.
Menanggapi hal itu, Kadis Nakertrans Kolaka Andi Pangoriseng menjawab sinkron dengan lahirnya perda nomor 09/2023 tentang Pengutamaan tenaga kerja lokal dikuatkan dengan perbup kolaka telah terbit dan dijalankan oleh perusahaan merekrut tenaga kerja di Kabupaten Kolaka.
Dalam sesi pemaparan, masing-masing perwakilan HRD perusahaan tambang memberikan laporan terkait proses rekrutmen tenaga kerja mereka.
PT. CNI melalui HRD nya berkomitmen dan saat ini telah merekrut 1200 tenaga kerja terpusat bersama beberapa perusahaan KSO nya sebanyak 1200 karyawan dan 81% diantaranya adalah masyarakat lokal baik area ring 1, ring 2, ring 3 hingga 4 kluster kawasan tambang PT Ceria dikecamatan Wolo kabupaten Kolaka, penegasan perwakilan PT Ceria yang hadir Smelter/ Pabrik pemurnian Ore Nickelakan mulai dioperasikan sekitar bulan Mei 2025 ini.
PT Vale Indonesia memaparkan komitmennya dalam memberikan pelatihan berbasis kompetensi kepada calon tenaga kerja lokal sebelum direkrut. Ada 1300 masyarakat kolaka telah kami latih terampil baik low hingga midle.
Sementara itu, PT IPIP menyampaikan bahwa pada tahun 2025 mereka menargetkan merekrut 1.000 tenaga kerja baru, dengan sistem rekrutmen yang diklaim transparan dan berbasis kebutuhan kompetensi.
Pimpinan Tim Kunker DPRD Sultra juga menyarankan kepada seluruh perusahaan besar di Kabupaten Kolaka untuk dapat berkoordinasi memanfaatkan RBM (rumah belajar masyarakat) yang telah dibangun oleh PT. Antam di Desa Tambea pomalaa agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya untuk melatih tenaga kerja Kolaka baik yang class basic hingga terampil,
“Saya tau persis ada RBM yg sdh dibangun PT Antam sekitar 2010 yang lalu, sangat rekomendad itu bisa digunakan secara maksimal tentu dengan koordinasi melalui pemerintah Kabupaten Kolaka melalui dinas Nakertrans, “bebernya.
Usai pertemuan di kantor Dinas Nakertrans, tim DPRD Sultra melanjutkan uji petik ke lokasi proyek tambang. Di Kantor PT Vale Indonesia di Desa Langori, Baula, rombongan diterima oleh jajaran manajer PT Vale.
Dalam dialog yang berlangsung, DPRD meminta PT Vale membuka akses informasi rekrutmen secara luas kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan tenaga kerja lokal mendapat kesempatan lebih besar.
Selanjutnya, tim bertandang ke Kantor PT IPIP di Desa Oko-oko, Kecamatan Pomalaa. Di hadapan Wakil General Manager PT IPIP Block pomalaa, DPRD menekankan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen, mulai dari pengumuman lowongan, seleksi hingga pengumuman hasil, konsern pada teknis K3.
Mereka juga meminta PT IPIP memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam pemenuhan target perekrutan 1.000 orang pada 2025 dari target 10.000 jangka panjang.
“Alhamdulillah Tim HRD PT IPIP memalarkan dengan baik seluruh alur proses rekrutmen tenaga kerja dan menjamin dilakukan secara transparan dengan pengutamaan tema kerja lokal, ” ujarnya.
Selain menyoroti proses rekrutmen, DPRD Sultra juga menyoroti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap masyarakat sekitar tambang. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kebutuhan transportasi bus sekolah bagi anak-anak masyarakat lingkar tambang.
DPRD meminta perusahaan tambang secara kolektif memberikan kontribusi nyata dalam memfasilitasi kebutuhan pendidikan masyarakat sekitar.
Anggota Komisi III DPRD Sultra sekaligus ketua Fraksi Nasdem Sudarmanto Saeka dalam sesi tanya jawab pada PT IPIP menanyakan kapan Smelter Pabrik Pemurnian IPIP pomalaa mulai operasi,
“Sementara saat ini kami masif conatruktion, direncanakan sudah mulai operasi tahun 2027,” jawab Wakil Manager PT IPIP Pomalaa melalui tim translaternya sebab menggunakan bahasa Mandarin.
Tak hanya itu, DPRD Sultra juga mengangkat isu pengembangan Bandara Perintis Tanggetada menjadi Bandara Nasional Boeng. Mereka memandang, pengembangan bandara ini sebagai peluang strategis untuk membuka akses penerbangan langsung Direct Kolaka–Jakarta, sekaligus meningkatkan potensi ekonomi lokal, PAD dan menciptakan lapangan kerja baru.
DPRD menegaskan bahwa proyek tersebut harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah dan mendapat dukungan penuh dari para pelaku industri di Kolaka.
Manager PT Vale Block Pomalaa dan Wakil GM PT IPIP Port Pomala sama menanggapi bahwa Terimakasih atas kunjungan ogah dprd provinsi bersama dinas Nakertrans, seluruh masukan dari tim Kunker DPRD provinsi Sultra menjadi spirit baru bagi perusahaan untuk lebih mengembangkan inovasi program berbasis CSR untuk keberpihakan kepada tenaga kerja lokal dan masyarakat area tambang.
Menutup kunjungan, Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muh. Saenudin, menyatakan bahwa hasil dari kunjungan ini akan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses rekrutmen tenaga kerja dan memastikan perusahaan tambang di Kolaka benar-benar berpihak kepada tenaga kerja.
“Transparansi rekrutmen bukan sekadar janji, tapi harus menjadi kenyataan. Kami akan terus mengawasi agar hak-hak masyarakat lokal dalam mendapatkan pekerjaan benar-benar terjamin,” pungkasnya.
