ANOATIMES.COM, WAKATOBI – Seminar internasional The 1st Archipelago and Marine Biosphere Reserve Seminar resmi dibuka di Aula Wakatobi Patuno Resort, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan cagar biosfer, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan dan pesisir.
Seminar tersebut dihadiri perwakilan United Nations Development Programme (UNDP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), UNESCO, pemerintah pusat dan daerah, peneliti, praktisi konservasi, organisasi masyarakat sipil, komunitas masyarakat adat hingga generasi muda.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Rokhmin Dahuri. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia mengikuti kegiatan secara daring.
Hadir pula Bupati Bondowoso Dr. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag., bersama Kepala Bapperida dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, serta Wakil Bupati Tojo Una-Una Hj. Surya, S.Sos.
Dari tingkat nasional, hadir Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN Dr. Ratih Damayanti, Direktur Promosi Kebudayaan Undri, S.S., M.Si., serta perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.
Forum ini juga menghadirkan Direktur UNESCO Jakarta Engin Kuncagul melalui rekaman paparan, Direktur Eksekutif Komite Nasional MAB-UNESCO Indonesia Virni Budi Arifanti, Ph.D., serta perwakilan ASEAN ENMAPS, WWF-Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan Research Institute for Humanity and Nature (RIHN) Jepang.
Dalam sambutannya, Pengelola Dana ENMAPS yang mewakili UNDP, Mr. Sofiane, menyampaikan apresiasi kepada Indonesia, khususnya Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas penyelenggaraan seminar internasional tersebut.
Ia menilai Cagar Biosfer Wakatobi merupakan contoh nyata bagaimana konservasi keanekaragaman hayati, mata pencaharian berkelanjutan, kearifan lokal, ilmu pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat dapat berjalan beriringan.
“Merupakan kehormatan bagi kami dapat hadir di Wakatobi. Kami mengapresiasi kepemimpinan Indonesia yang sudah lama mendorong keberlanjutan laut dan pesisir, baik di kawasan ASEAN maupun dunia,” ujarnya.
Menurutnya, melalui proyek ENMAPS, UNDP berupaya memperkuat pemahaman mengenai konektivitas ekologis sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kelestarian laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia berharap seminar tersebut menjadi ruang dialog yang menghasilkan aksi nyata dalam menjaga ekosistem laut di kawasan ASEAN.
Sementara itu, Dr. Ratih Damayanti yang mewakili Kepala BRIN mengajak seluruh peserta, khususnya generasi muda, memanfaatkan forum tersebut untuk memperluas wawasan dan berkontribusi bagi kemajuan daerah maupun negara.
Ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa, mulai dari hutan hujan, mangrove, padang lamun hingga terumbu karang. Namun, kekayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga kelestariannya melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Ratih menjelaskan, program Man and the Biosphere (MAB) UNESCO menjadi salah satu kerangka penting dalam mewujudkan keselarasan antara manusia dan alam.
Saat ini, Indonesia memiliki 21 cagar biosfer yang telah diakui UNESCO. BRIN, kata dia, berkomitmen memperkuat peran sains dan inovasi melalui pendanaan penelitian serta pendampingan implementasi hasil riset untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
“Kami tidak hanya memberikan hasil tulisan, tapi juga mendampingi implementasi dan advokasi kebijakan dari hasil-hasil penelitian,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Bupati Wakatobi H. Haliana, SE, menegaskan bahwa Wakatobi memiliki posisi istimewa di jantung Segitiga Karang Dunia atau Coral Triangle.
Wakatobi memiliki sekitar 750 dari 850 jenis terumbu karang dunia, 942 spesies ikan, serta 11 dari 12 jenis lamun yang ditemukan di Indonesia. Kekayaan biodiversitas laut tersebut menjadi salah satu dasar penting penetapan Wakatobi sebagai Cagar Biosfer Dunia UNESCO pada 2012.
“Bagi kami orang Wakatobi, laut bukan sekadar sumber daya, melainkan identitas, budaya, dan DNA kehidupan,” ujar Haliana.
Ia menjelaskan, masyarakat Wakatobi telah memiliki tradisi menjaga kelestarian alam jauh sebelum konsep konservasi dikenal luas.
Kearifan lokal seperti Kaombo, Parimpari, dan Tubba Dikatutuang menjadi bagian penting dalam praktik perlindungan lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun.
Saat ini, pengelolaan kawasan dilakukan melalui model tiga tungku pembangunan, yakni Pemerintah Kabupaten Wakatobi, masyarakat hukum adat, dan Balai Taman Nasional Wakatobi yang bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Meski demikian, Haliana mengakui Wakatobi sebagai wilayah kepulauan kecil menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim. Di antaranya pemutihan terumbu karang, intrusi air laut, hingga keterbatasan akses air bersih.
Karena itu, ia berharap seminar internasional tersebut tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman keberhasilan konservasi, tetapi juga menjadi kesempatan membangun kolaborasi dan merumuskan solusi bersama dalam menghadapi tantangan lingkungan global.
“Sebagai kepulauan kecil, Wakatobi rentan perubahan iklim: pemutihan karang, intrusi air laut, dan keterbatasan air bersih. Karena itu, kami tidak hanya ingin berbagi cerita keberhasilan, tapi juga belajar bersama mencari solusi,” pungkas Haliana.
