ANOATIMES.COM, KONAWE UTARA – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I Molawe bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Utara menggelar kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang diikuti oleh pelaku usaha dan pengelola terminal khusus di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menghimpun data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Kepala KUPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak R., mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan Kepala BPS Kabupaten Konawe Utara terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menyukseskan program nasional tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mengundang seluruh pelaku usaha serta pengelola terminal khusus untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendataan.
“Kami mengundang pelaku usaha serta terminal khusus untuk mengikuti kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi mereka sangat penting agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang ada di lapangan,” ujar Capt. Marsri.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi yang berlangsung di berbagai sektor usaha.
Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, pengambilan keputusan strategis, serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, hasil sensus juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi di Konawe Utara.
Capt. Marsri menegaskan pentingnya sinergiantara instansi pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung keberhasilan sensus tersebut. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan menghasilkan data berkualitas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
“Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, kita berharap data yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang efektif serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tutupnya.
