ANOATIMES.COM, WAKATOBI – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Wakatobi, Joko Asis Westomi (JAW), menyayangkan sikap Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Wakatobi, La Tarima, yang dinilai tidak memberikan tanggapan atas sorotan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait minimnya anggaran sektor pariwisata dan rendahnya angka kunjungan wisatawan ke Wakatobi.
Menurut Joko Asis, pernyataan Kadispar Sultra yang menyebut Wakatobi berada di posisi terbawah dalam data kunjungan wisatawan se-Sultra perlu segera diluruskan. Namun hingga kini, Kadispar Wakatobi dinilai belum memberikan klarifikasi maupun penjelasan yang konkret mengenai kondisi sebenarnya.
“Sangat kami sayangkan potongan video yang beredar berisi pernyataan Kadispar Provinsi yang seolah menyudutkan Kabupaten Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Persoalan ini sebenarnya sudah cukup lama, tetapi sampai sekarang Kadispar Wakatobi belum juga memberikan tanggapan,” kata Joko Asis, Jumat (31/7/2026).
Ia menilai sikap tersebut menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap persoalan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Bahkan, ia menduga ada sesuatu yang tidak beres di balik sikap diam tersebut.
“Buktinya sampai detik ini Kadispar Wakatobi tidak mau menjelaskan kondisi kepariwisataan Wakatobi secara konkret. Dia seakan-akan acuh, padahal ini isu yang sangat sensitif dan mengecewakan masyarakat. Sangat wajar kalau kita menduga ada konspirasi antara Kadispar Wakatobi dan Kadispar Provinsi untuk menghancurkan pariwisata Wakatobi,” tegasnya.
Joko juga menyebut La Tarima seharusnya belajar dari kepala dinas sebelumnya yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. Menurutnya, perkembangan sektor pariwisata Wakatobi pada masa sebelumnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Joko mengapresiasi komitmen Bupati Wakatobi, H. Haliana, dalam membangun sektor pariwisata. Ia menilai upaya tersebut seharusnya didukung dengan kinerja maksimal dari Kepala Dinas Pariwisata sebagai perangkat daerah yang membidangi sektor tersebut.
“Dalam persoalan ini Bupati Wakatobi H. Haliana sudah turun langsung memberikan klarifikasi di hadapan utusan KNPI Provinsi Sultra, sementara kepala dinasnya justru terkesan masa bodoh. Kasihan bupati kita, sedikit-sedikit setiap ada persoalan pemerintahan beliau yang harus turun tangan langsung,” ujarnya.
Sebagai Ketua KNPI Wakatobi yang kembali terpilih, Joko menegaskan bahwa apabila Kadispar Wakatobi tidak sependapat dengan pernyataan Kadispar Sultra, maka seharusnya segera memberikan klarifikasi kepada publik.
“Dia digaji, diberi tunjangan, semuanya untuk apa kalau hanya tidur-tiduran dan masa bodoh dengan keadaan ini. Wajar kalau kemudian muncul dugaan ada upaya merusak pembangunan pariwisata Wakatobi dari dalam,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
“Kita anggap dia masa bodoh karena tidak mau menjelaskan realita yang ada. Imbasnya, sebagian anggaran pariwisata dari kementerian dibawa ke daerah lain dan ini harus diantisipasi agar tidak terulang tahun depan. Kita tidak bisa pungkiri semua daerah bersaing, tetapi Wakatobi adalah bagian dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yang harus dijaga. Kalau Kadisparnya masa bodoh seperti ini, pariwisata Wakatobi bisa hancur. Kalau tidak mampu, lebih baik mundur dan berikan kesempatan kepada orang yang lebih kompeten,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Joko meminta Kadispar Wakatobi segera menyajikan data yang akurat dan transparan mengenai kondisi sektor pariwisata agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Irwan Badala, dalam sebuah podcast mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Wakatobi berada di peringkat ke-17 dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dalam hal kunjungan wisatawan.
