ANOATIMES.COM, KENDARI – Anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara berpotensi terhambat akibat keterbatasan pasokan material dari tambang galian C.
Hal tersebut disampaikan Ridwan Bae saat ditemui di kediamannya di Kota Kendari, Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur mengalami kendala karena beberapa perusahaan tambang galian C belum dapat berproduksi lantaran dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masih dalam proses penyelesaian.
“Pasokan material terkendala dari sejumlah tambang galian C yang belum bisa berproduksi akibat izin RKAB yang belum selesai di Pemprov Sultra,” ujar Ridwan Bae.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu mengaku menerima banyak laporan dari para pelaku usaha yang mengeluhkan lamanya proses pengurusan perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra.
“Kami berharap Kepala Dinas ESDM Sultra dapat mempercepat proses pengurusan perizinan. Namun, kami juga mendapat informasi bahwa ESDM masih menunggu kebijakan dari Gubernur,” katanya.
Ridwan menegaskan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, Komisi V DPR RI bersama mitra kerja, termasuk Kementerian PUPR, terus memperjuangkan agar lebih banyak program pembangunan nasional dialokasikan ke Sulawesi Tenggara.
Ia mencontohkan, pada tahun 2026 Sultra diproyeksikan memperoleh anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi sekitar Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun.
“Kalau persoalan izin tambang galian C masih berlarut-larut, ini menjadi masalah serius. Di satu sisi pekerjaan dituntut dipercepat, tetapi jika material diperoleh tanpa mekanisme yang benar, justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum,” ujarnya.
Ridwan berharap Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut agar terjadi sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI dalam mempercepat pembangunan di Sultra.
“Kami berjuang membawa proyek-proyek nasional ke Sultra. Kami berharap pemerintah provinsi juga memastikan seluruh proses pendukungnya berjalan baik sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menegaskan bahwa ketersediaan material dasar seperti batu, pasir, dan kebutuhan konstruksi lainnya pada dasarnya tidak mengalami kendala.
Ia mengaku telah menginstruksikan Kepala Dinas ESDM Sultra beserta instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian proses perizinan agar tidak menghambat pelaksanaan proyek pembangunan.
Jangan sampai proyek-proyek terhambat,” tegas Andi Sumangerukka, Selasa, 7 Juli 2026 usai Paripurna di DPRD Sultra.
