ANOATIMES.COM, JAKARTA – Isu pergantian Jaksa Agung terus bergulir. Sejumlah nama – nama kerap sunter disebut akan menggantikan ST Burhanuddin sebagai pucuk pimpinan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Namun, hingga per hari ini dibalik adanya reshufle Kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada pergantian Jaksa Agung. ST Burhanuddin masih diamanahkan pimpin Korps Adhiyaksa.
Dari sejumlah nama yang sunter diberitakan, ada satu nama yang menarik perhatian publik yakni Noor Rachmad. Figur Noor Rachmad sendiri bukanlah figur asing di lingkungan Korps Adhiyaksa.
Penelusuran media ini, Noor Rachmad memulai karirnya pada tahun 1984 dan diangkat sebagai jaksa pada 1986. Dalam perjalanan kariernya, Noor pernah menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, hingga pada level Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun) pada 2014, kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) pada 2015.
Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Presiden maupun Kejaksaan Agung yang mengonfirmasi Noor Rochmad sebagai calon atau Jaksa Agung definitif. Salah satu laporan menyebut Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memanggil Noor Rochmad ke Istana pada Rabu, 30 September 2026.
Dikenal dengan kualitas kerja yang profesional, Noor Rachmad pun pernah mendapat amanah untuk mengabdi diluar internal Institusi Kejaksaan yakni Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 2013.
Pernah Terlibat dalam Penanganan Perkara Besar
Saat menjabat Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Noor juga menjadi salah satu pejabat yang memberikan keterangan terkait sejumlah perkara besar yang ditangani institusi tersebut. Salah satunya perkara dugaan korupsi pengadaan floating crane PT Tambang Batubara Bukit Asam yang saat itu disebut merugikan negara sekitar Rp 362 miliar. Kejaksaan menyatakan penyidikan perkara tersebut telah selesai dan telah menetapkan dua tersangka.
Pada periode berikutnya, ketika menjabat Jampidum, Noor juga berada dalam jajaran pimpinan bidang pidana umum Kejaksaan Agung, termasuk dalam proses penanganan perkara pidana yang menjadi perhatian publik.
Dipercaya Masuk Tim Pencari Fakta Kanjuruhan
Rekam jejak Noor juga terlihat setelah memasuki masa purna tugas.
Pada 2022, ia dipercaya menjadi Sekretaris Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, tim yang dibentuk pemerintah untuk menginvestigasi tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang.
TGIPF tersebut dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD dengan Zainudin Amali sebagai wakil ketua. Noor Rochmad dipercaya menjadi sekretaris tim.
Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman Noor tidak hanya berada dalam ranah teknis kejaksaan, tetapi juga pernah digunakan pemerintah dalam penyelidikan sebuah peristiwa yang menjadi perhatian nasional.
Kini Pimpin Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA)
Setelah pensiun, Noor Rochmad tetap aktif dalam lingkungan Korps Adhyaksa melalui Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA).
Ia terpilih sebagai Ketua Umum KBPA periode 2021–2025 dan kembali terpilih secara aklamasi untuk periode 2025–2029 dalam Munas X KBPA pada Desember 2025.
Dalam kapasitas tersebut, Noor masih aktif memberikan pandangan mengenai penegakan hukum dan perkembangan institusi Kejaksaan.
Pada Juli 2026, misalnya, Noor melalui KBPA menyampaikan dukungan terhadap proses hukum yang sedang berjalan sekaligus mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
Dengan pengalaman sebagai mantan Kajati, pejabat eselon I Kejaksaan, Deputi Kemenko Polhukam, hingga keterlibatannya dalam TGIPF Kanjuruhan, nama Noor Rochmad kini muncul dalam bursa yang disebut-sebut terkait posisi Jaksa Agung.
