ANOATIMES.COM, KENDARI- Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan mendukung langkah – langkah strategis untuk pembangunan daerah.
Ketua Fraksi Gerindra, La Isra, menyatakan pihaknya menyambut baik audiensi Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (KAHMI) Sultra bersama DPRD Sultra, yang membawa berbagai pokok pikiran terkait pembangunan daerah.
Dalam siaran pers resminya, Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa inisiatif KAHMI merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan nyata di Sulawesi Tenggara.
La Isra menyoroti adanya paradoks besar di Sultra, yakni kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya.
“Masih banyak persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, peredaran narkoba, hingga kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang harus segera menjadi perhatian serius pemerintah dan DPRD,” tegas La Isra.
Ia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam di Sultra hingga kini belum sepenuhnya berpihak pada kemakmuran rakyat, sesuatu yang menjadi perhatian khusus dari Fraksi Gerindra.
Lebih lanjut, La Isra juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi utama bagi kemajuan Sulawesi Tenggara.
“Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil. Infrastruktur yang kuat akan membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ketua Komisi I DPRD Sultra.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) bersama Wakil Gubernur Hugua.
Gerindra optimistis pasangan ini mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat kemajuan Sultra.
Tidak hanya itu, Fraksi Gerindra menyambut baik usulan KAHMI agar Sulawesi Tenggara diberikan status Daerah Otonomi Khusus (Otsus) dan mendorong pemekaran provinsi maupun kabupaten seperti Kepulauan Buton, Konawe Timur, dan Muna Timur.
Menurut La Isra, ide Otsus sejalan dengan kebutuhan Sultra untuk mengelola sendiri kekayaan alamnya, khususnya sektor pertambangan seperti nikel, guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Gerindra memandang Otsus bukan hanya penting, melainkan sebuah kebutuhan strategis. Dengan kekayaan sumber daya yang kita miliki, Sultra mampu mandiri tanpa bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK),” ungkapnya.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Fraksi Gerindra berkomitmen akan melakukan kajian internal mendalam sebelum menetapkan sikap politik resmi.
Hasil kajian ini nantinya akan disampaikan ke DPRD Sultra, Fraksi Gerindra di DPR RI, hingga Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan daerah.
Audiensi yang diinisiasi oleh KAHMI Sultra ini sendiri menghadirkan berbagai tokoh penting seperti Koordinator Presidium MW KAHMI Sultra Dr. Muh. Endang, mantan Bupati Buton Utara Abu Hasan, serta akademisi Prof. Noer Alim. Mereka menyoroti lima isu besar: otonomi khusus, pemekaran daerah, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta upaya pengentasan kemiskinan.
Dr. Muh. Endang dalam pemaparannya mengatakan bahwa kekayaan alam Sultra, khususnya sektor nikel, adalah modal kuat untuk mengelola keuangan daerah sendiri melalui skema Otsus.
“Tidak perlu DAU, DAK, berikan saja status Otsus, insya Allah Sultra bisa mandiri,” kata Endang penuh optimisme.
Mantan Bupati Buton Utara, Abu Hasan, bahkan mendesak agar DPRD Sultra segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mempercepat realisasi pemekaran wilayah, menyusul pencabutan moratorium dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Prof. Noer Alim menekankan bahwa pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sultra.
Isu perlindungan perempuan dan anak juga mengemuka dalam audiensi ini, mengingat tingginya angka kekerasan seksual yang perlu segera ditangani dengan regulasi dan pengawasan yang ketat.
Dalam menghadapi beragam persoalan tersebut, Fraksi Gerindra memastikan akan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Sultra, mempertegas keberpihakan terhadap pembangunan berbasis kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian daerah.
“Kami di Fraksi Gerindra berkomitmen bahwa suara rakyat, khususnya yang disuarakan oleh elemen masyarakat seperti KAHMI, akan menjadi bagian dari perjuangan politik kami di parlemen,” tutupnya.
