ANOATIMES.COM, JAKARTA – Eksistensi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari berbagai elemen, salah satunya dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menilai Satgas PKH telah menunjukkan kinerja nyata meski baru seumur jagung. Hal ini dibuktikan dengan adanya penindakan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga merambah kawasan hutan tanpa izin.
“Seharusnya Satgas PKH seperti ini dibentuk sejak lama. Karena terbukti bekerja nyata dibanding lembaga-lembaga sebelumnya,” ujar Hendro, aktivis asal Konawe Utara yang juga mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta, Jumat, 26 September 2025.
Kinerja Gakkum KLHK Dipertanyakan
Hendro menyentil kinerja Gakkum KLHK, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dinilai tidak mampu menegakkan aturan secara efektif.
“Di Sultra ada Pos Gakkum KLHK, ada juga Balai Gakkum Sulawesi di Makassar. Tapi kenapa justru Satgas PKH yang baru dibentuk bisa melakukan penindakan? Ini sangat ironis,” katanya.
Menurutnya, tidak maksimalnya Gakkum KLHK dipengaruhi oleh dugaan kepentingan serta dugaan adanya praktik lobi dari perusahaan-perusahaan yang merambah kawasan hutan.
“Kalau Satgas PKH tidak dibentuk, yakinlah penertiban kawasan hutan tidak akan se-eksis sekarang ini. Gakkum KLHK lebih baik dibubarkan saja,” tegas Hendro.
Kasus Mandek Jadi Catatan Penting
Lebih lanjut, Hendro menyoroti penanganan kasus dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT Anugrah Grup (AG) di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Menurutnya, hingga kini kasus tersebut tidak jelas penanganannya meski sudah berjalan sejak 2023.
“Ini salah satu contoh bobroknya penanganan kasus oleh Gakkum KLHK. Dugaan kami ada deal-deal atau lobi-lobi di luar proses hukum,” ungkapnya.
Usulan Pembubaran Gakkum KLHK
Untuk itu, Ampuh Sultra mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan untuk melebur Ditjen Gakkum KLHK ke dalam Satgas PKH.
“Harapan kami, Gakkum KLHK lebih baik digabung ke Satgas PKH. Sebab, dari segi kinerja, publik sudah bisa menilai siapa yang benar-benar bekerja,” pungkas Hendro.
Laporan : Wi
