Evaluasi KPK 2025, Tiga OPD Wakatobi Catat Kinerja Terburuk

  • Whatsapp
Evaluasi KPK 2025, Tiga OPD Wakatobi Catat Kinerja Terburuk
Bupati Wakatobi H Haliana saat memberikan sambutan terkait hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kinerja PPD Pemda Wakatobi

ANOATIMES.COM, WAKATOBI – Bupati Wakatobi, H. Haliana, mengungkapkan bahwa terdapat tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang mencatat kinerja terburuk pada tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Bupati Haliana saat memberikan sambutan pada kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun 2026 yang digelar di Gedung Dharma Wanita, Rabu (11/3/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu, Haliana menegaskan bahwa meskipun secara umum Pemerintah Kabupaten Wakatobi berhasil meraih peringkat kedua terbaik dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) se-Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) setelah Kabupaten Bombana, masih terdapat beberapa OPD yang perlu melakukan perbaikan kinerja.

“Maaf sekali lagi kepada bapak ibu yang merasa, jangan tersinggung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk memperbaiki diri,” ujar Haliana.

Ia menjelaskan, penyampaian tersebut dilakukan secara terbuka agar menjadi perhatian bersama di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, indikator penilaian yang disampaikan oleh KPK secara tidak langsung menunjukkan bahwa OPD yang disebutkan telah menjadi perhatian lembaga antirasuah tersebut.

“Kenapa saya sampaikan secara langsung? Ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Kalau indikator yang disampaikan KPK begitu, secara tidak langsung Anda sudah dibidik,” katanya.

Adapun tiga OPD dengan kinerja terburuk berdasarkan hasil evaluasi tersebut yakni Dinas Sosial (Dinsos) di urutan pertama, disusul Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) di posisi kedua, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di urutan ketiga.

“Kinerja Pemda untuk SPI kita terbaik kedua se-Sulawesi Tenggara setelah Bombana. Tetapi muncul tiga dinas, pertama Dinas Sosial, kedua Dinas Perikanan dan Kelautan, dan ketiga Dinas Kominfo. Tiga dinas ini menjadi urutan satu, dua, tiga terbawah, dan ini bukan saya yang evaluasi, tetapi KPK,” jelasnya.

Bupati Haliana berharap kondisi tersebut tidak berlangsung terus-menerus dan dapat menjadi dorongan bagi ketiga OPD untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

“Hari ini mungkin tiga dinas tadi masih seperti itu, tetapi saya yakin tidak akan begitu terus. Ini adalah bentuk motivasi agar ke depan kinerjanya bisa lebih baik,” pungkasnya.

Laporan: Ema

Pos terkait