ANOATIMES.COM, KENDARI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan dukungan penuh kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk segera menindak tegas perusahaan tambang yang terindikasi menggarap kawasan hutan di wilayah Sultra.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sultra, La Isra, mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat puluhan perusahaan yang diduga melakukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah.
“Data dari KLHK jelas menunjukkan ada puluhan perusahaan yang masuk dan merusak kawasan hutan di Sultra. Kami mendorong Satgas PKH untuk segera turun melakukan penindakan, sebagaimana telah dilakukan terhadap perusahaan sawit di daerah lain,” tegas La Isra, Rabu (13/8/2025).
Ia menekankan bahwa penegakan hukum di sektor kehutanan harus berjalan tanpa tebang pilih. Jika perusahaan sawit yang menggarap kawasan hutan bisa ditertibkan, maka perusahaan tambang yang melanggar aturan juga wajib mendapatkan perlakuan yang sama.
“Tidak boleh ada diskriminasi. Hutan adalah aset negara yang harus dijaga demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Gerindra, lanjut La Isra, siap memberikan dukungan politik dan legislasi agar Satgas PKH memiliki ruang gerak maksimal dalam menjalankan tugas di Sultra. Dukungan ini diharapkan mempercepat langkah penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak hutan.
“Kami akan kawal dan pastikan Satgas PKH bisa bekerja dengan optimal. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Laporan : Wi
