Gubernur ASR Sukses Lobi Menteri PKP, Kuota Bedah Rumah untuk Sultra Tembus 10.000 Unit

  • Whatsapp
Gubernur ASR Sukses Lobi Menteri PKP, Kuota Bedah Rumah untuk Sultra Tembus 10.000 Unit
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat audiensi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. Hasil pertemuan ini, Kementrian PKP menambah kuota bedah rumah untuk Sultra hingga total keseluruhan mencapai 10.000 unit. Foto : Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Sultra

ANOATIMES.COM, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), berhasil memperjuangkan tambahan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Sultra. Hasilnya, alokasi program bedah rumah tahun 2026 meningkat hingga mencapai 10.000 unit.

Tambahan kuota tersebut diperoleh setelah pertemuan antara Gubernur Sultra dengan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026). Diketahui pada tahun 2025 lalu, program bedah rumah di Sultra hanya mencakup 3.077 unit rumah.

Bacaan Lainnya

Memasuki tahun 2026, pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 9.350 unit rumah. Namun, setelah audiensi Pemerintah Sultra dengan Kementrian PKP, pusat lalu menambahkan kuota sebanyak 650 unit sehingga total bantuan yang diterima Sultra mencapai 10.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan peningkatan alokasi tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.

“Bedah rumah itu peningkatannya luar biasa. Tahun lalu sekitar 3.000-an, tahun ini 10.000. Jadi kita membedah rumah rakyat miskin, rumah rakyat yang kekurangan,” kata Maruarar.

Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga akan diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui akses pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani Mekaar dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara. Ia menilai peningkatan alokasi dari 3.077 unit menjadi 10.000 unit merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam membantu warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

“Pemerintah Provinsi Sultra siap untuk menindaklanjuti program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan,” ungkap ASR.

 

Pos terkait