ANOATIMES.COM, KENDARI- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Zulham Damu menanggapi terkait dugaan BBM Subsidi jenis pertalite yang diduga dioplos di Kota Kendari.
Diketahui, kejadian ini menyebabkan ratusan ojek online (ojol) mengadu ke Polresta Kendari gegara kendaraannya mogok.
Zulham Damu mengatakan peristiwa tersebut sangat tidak dibenarkan. Dikarenakan ini bentuk-bentuk bisnis yang manipulatif.
Selain merugikan negara, ini juga merugikan konsumen dalam hal ini masyarakat, yang dimana banyak pengguna BBM Subsidi masyarakat kalangan bawah.
“Harusnya Pertamina ini hadir dan menghadirkan energi atau bahan bakar yang berkualitas, sebagai perwakilan pemerintah yang mengurus ini. Sehingga ada kedaulatan energi yang bisa dirasakan masyarakat semua masyarakat,” jelas politisi dari PDIP ini, Rabu 5 Maret 2025.
“Kalau ini benar-benar terjadi, kita sangat sayangkan, kenapa Pertamina ini tidak hadir, menghadirkan kedaulatan energi, tetapi kesannya membodohi masyarakat,” tambahnya.
Zulham Damu mengatakan pihaknya akan memanggil semua pihak terkait dan akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif.
“Kita akan memanggil pihak Pertamina secara kelembagaan, dan akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif,” ungkapnya.
“Mulai dari depo sampai stasiun pengisian bahan bakar, dari hulu hingga hilir, ini kan ada jaringan sampai ada proses ke SPBU, kita akan cek apakah sudah sesuai atau belum,” tambahnya.
Menurutnya, peristiwa ini terindikasi ada perbuatan melawan hukum, ini merugikan keuangan negara, karena sifatnya subsidi.
“Disini ada hak-hak masyarakat, yang dimana subsidi ini untuk masyarakat, yang seharusnya dialokasikan dengan tepat untuk masyarakat kecil,” tegasnya.
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat kecil, dan ini juga menyangkut kepentingan transportasi, apalagi menjelang momen idul fitri, ini penting untuk kita kawal bersama-sama,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan ketidaksesuaian kualitas BBM Subsidi.
“Kita minta juga masyarakat untuk proaktif melaporkan ketidaksesuaian kualitas BBM Subsidi yang diperoleh masyarakat, bisa ke APH dan di DPRD,” pungkasnya.
