ANOATIMES.COM, KENDARI – Polres Kendari terus mengembangkan kasus dugaan penelantaran puluhan jemaah umroh asal Kota Kendari yang sempat viral di media sosial. Terbaru, penyidik mulai memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk pimpinan Travelina.
Kasus tersebut kini resmi dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dengan peningkatan status ini, polisi membuka peluang penetapan tersangka dalam waktu dekat.
Kanit II Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polres Kendari, Ipda Ariel Mogens Ginting, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada pimpinan Travelina.
“Karena sudah naik sidik, undangan sudah kami kirimkan ke pimpinan Travelina untuk keperluan pemeriksaan,” ujar Ariel melalui sambungan seluler, Sabtu, 21 Februari 2026.
Menurutnya, keterangan dari pihak Travelina diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara dan mengungkap pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan dana jemaah umroh yang nilainya mencapai Rp1,8 miliar.
Ariel menjelaskan, dalam kasus ini puluhan jemaah diberangkatkan menggunakan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) milik Travelina.
“Tanpa PPIU, jemaah tidak bisa berangkat umroh. Karena itu, kami perlu menggali lebih dalam terkait penggunaan izin tersebut,” katanya.
Terpisah, Direktur Operasional Travelina Indonesia, Ila Wardatun Nafis, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait rencana pemeriksaan dari Polres Kendari.
“Iya, informasinya sudah ada. Kami masih menunggu jadwal pemeriksaan. Dari kami siap kapan pun jika sudah ada panggilan resmi,” ujarnya.
Ila tidak menampik bahwa dokumen perizinan PPIU Travelina digunakan dalam proses pemberangkatan jemaah. Ia menyebut penggunaan izin tersebut terjadi karena adanya hubungan pertemanan antara pemilik Halisa dan pemilik Travelina.
“Benar menggunakan PPIU Travelina. Setahu kami, Kahfi bergerak atas nama Halisa. Pemilik Halisa dan owner Travelina memang saling berteman,” jelasnya.
Laporan: Wi
