ANOATIMES.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Tim 8 Prabowo-Gibran, Akhrom Saleh, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM Non-Subsidi di tengah ketidakpastian geopolitik dan geo-ekonomi dunia. Langkah ini dinilai sebagai strategi krusial untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tentu kita dukung keputusan pemerintah. Langkah ini patut dihargai sebagai upaya tepat untuk menyelamatkan APBN kita agar tetap tangguh menghadapi tekanan global,” ujar Akhrom dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/4).
Kekhawatiran terhadap beban APBN memang berdasar pada data faktual. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan per awal April 2026, defisit APBN pada kuartal I-2026 tercatat mencapai Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meskipun defisit ini masih dalam batas aman (di bawah 3% PDB), kenaikan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan di Timur Tengah terus membayangi postur belanja negara. Total anggaran subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2026 telah melonjak menjadi Rp381,3 triliun, meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Menurut akhrom, Pemerintah sudah bekerja keras dengan asumsi harga minyak dunia (ICP) di kisaran US$100 per barel. “Jika harga melampaui angka ini, beban subsidi berisiko jebol jika tidak dilakukan penyesuaian pada sektor non-subsidi,” ungkapnya.
*Logika Penyesuaian Harga*
Akhrom menjelaskan bahwa dengan naiknya harga minyak mentah dunia, penyesuaian harga pada BBM Non-Subsidi adalah konsekuensi logis agar negara tidak menanggung beban berlebih yang tidak tepat sasaran.
“Logikanya, dengan kenaikan minyak dunia, tentu harus ada penyesuaian. Jadi langkah pemerintah menaikkan BBM Non-Subsidi sudah benar, tidak perlu dipertanyakan lagi, karena memang harus ada tumbal agar pertalite dan bio solar tidak naik,” tegas Akhrom, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia.
*Keberpihakan pada Rakyat Kecil*
Di sisi lain, Akhrom memberikan apresiasi tinggi karena pemerintah tetap konsisten melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah dengan tidak menaikkan harga BBM Subsidi (Pertalite dan Bio Solar) hingga akhir Maret 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah terserap sebesar Rp51,5 triliun. Dengan menaikkan harga BBM Non-Subsidi, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kita apresiasi pemerintah tidak menaikkan BBM subsidi seperti Pertalite. Ini menunjukkan komitmen Presiden untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi rakyat kecil di tengah masa prihatin global ini,” ujarnya.
