ANOATIMES.COM, WAKATOBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Kerja DPRD, Senin (10/8/2026).
Rapat tersebut menghasilkan persetujuan bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat dihadiri Wakil Bupati Wakatobi Dra. Hj. Safia Wualo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi Nadar, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
Dalam pandangan akhirnya, empat fraksi di DPRD Wakatobi menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis. Salah satu poin yang menjadi perhatian bersama adalah dorongan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Mayana, menekankan pentingnya penetapan target PAD yang realistis dan terukur.
Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menyusun regulasi yang diperlukan untuk melakukan intensifikasi pajak dan retribusi dari sejumlah sektor unggulan, seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian.
“Kami mendukung target PAD yang realistis dan terukur. Pemda harus segera membuat regulasi yang diperlukan serta serius menempuh berbagai upaya intensifikasi pajak dan retribusi dari sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian, agar pendapatan daerah dapat terwujud maksimal untuk pembangunan,” ujar Mayana.
Sementara itu, Fraksi Gerakan Nurani Rakyat Indonesia (GENRI) melalui juru bicaranya, Hj. Salmina, menyampaikan catatan terkait struktur pendapatan daerah yang dinilai masih terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, target PAD juga harus disertai dengan rencana yang jelas dalam menggali berbagai potensi daerah.
Padahal, Wakatobi memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan dan perikanan, jasa kepelabuhanan, ekonomi kreatif, serta pemanfaatan aset daerah yang dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan.
Senada dengan fraksi lainnya, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Arman Alini, menyoroti sejumlah potensi daerah yang dinilai belum tergarap secara maksimal.
Salah satunya adalah kontribusi pajak dari sektor hotel dan restoran, termasuk investasi asing PT Wakatobi Dive Resort (WDR), yang dinilai perlu terus didorong seiring adanya penambahan aset dalam dua tahun terakhir.
“Dilaporkan dapat menyumbang PAD hingga hampir Rp4 miliar per tahun dan harus terus diprogres,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Wakatobi terus mendorong pengembangan Bandara Maranggo agar ke depan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Bandara Maranggo harus juga disupport dan diprogres. Mudah-mudahan Bandara Maranggo itu bisa memberikan kontribusi terhadap PAD daerah,” ungkap Arman Alini.
Sementara itu, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Demokrat Sejahtera (AKNDS) yang diwakili Lilis Sudarto, menyatakan dukungan terhadap percepatan pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai salah satu langkah strategis untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Menurutnya, pembentukan Perumda harus didasarkan pada kajian investasi yang matang dan profesional agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD.
Fraksi tersebut juga menekankan pentingnya sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.
“Kita ketahui bahwa Fraksi AKNDS sangat mendukung percepatan pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai penggali potensi ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tuturnya.
Hasil rapat tersebut menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Wakatobi telah menyetujui rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya.
