EDITORIAL ANOATIMES.COM
Deretan dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak lagi dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri. Kasus Watubangga Kendari kembali mengingatkan bahwa persoalan paling mendasar bukan sekadar bagaimana makanan dimasak, tetapi bagaimana keamanan makanan itu dikendalikan dari dapur sampai dikonsumsi anak-anak.
KENDARI – Kasus dugaan keracunan yang dialami puluhan santri MTs Al Askar setelah mengonsumsi MBG dari SPPG Watubangga, Kendari, menjadi alarm terbaru yang tidak boleh diabaikan.
Polresta Kendari telah melakukan penyelidikan. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kesehatan Kota Kendari juga telah mengambil sampel makanan untuk diuji.
Saat dapur SPPG Watubangga didatangi awak media pada 19 September 2026, lokasi tersebut sedang menjalani inspeksi BPOM. Sampai berita ini diterbitkan, penyebab pasti belum diketahui dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta penyelidikan kepolisian.
Olehnya itu, terlalu dini untuk dapat disimpulkan bahwa pengelola SPPG Watubangga bersalah. Namun juga, terlalu sederhana pula bila kasus tersebut kembali ditutup dengan kalimat: “Masih Menunggu Hasil Laboratorium.”
Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya satu menu makanan, satu dapur, atau satu kejadian. Yang dipertaruhkan adalah keandalan sistem keamanan pangan dalam sebuah program nasional yang menyentuh jutaan penerima manfaat.
Angkanya sudah cukup untuk membuat kita berhenti sejenak. Pada 3 September 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan dalam rapat bersama Komisi IX DPR bahwa sejak 22 Juli hingga 2 September 2026 terdapat 71 kejadian gangguan kesehatan atau dugaan keracunan yang berkaitan dengan 62 SPPG, dengan 5.482 penerima manfaat terdampak. Menurut penjelasan BGN, lebih dari 80 persen kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran SOP, terutama menyangkut penyimpanan dan waktu konsumsi makanan.
Angka tersebut seharusnya mengubah cara pandang kita.
Kalau masalahnya hanya sesekali terjadi, publik masih mungkin melihatnya sebagai insiden operasional. Namun ketika kasus berulang dan sumber persoalannya berulang pada aspek SOP, maka yang perlu diperiksa bukan hanya individu di lapangan.
Sistemnya Harus Diperiksa.
Apakah seluruh SPPG benar-benar memiliki kapasitas dapur yang sesuai dengan jumlah makanan yang harus diproduksi?
Apakah petugas memahami standar penyimpanan?
Apakah waktu antara makanan selesai dimasak, dikemas, dikirim dan dikonsumsi benar-benar terkendali?
Dan yang tidak kalah penting: apakah setiap SPPG mempunyai mekanisme untuk menghentikan satu batch makanan seketika ketika ditemukan indikasi masalah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Itu adalah pertanyaan mendasar dalam sebuah sistem produksi pangan massal.
Jangan Buru-buru Menyalahkan Jarak
Di ruang publik, dugaan yang paling mudah muncul biasanya soal jarak distribusi. Makanan dimasak di dapur, dibawa ke sekolah, lalu dikonsumsi beberapa waktu kemudian. Seolah-olah semakin jauh jaraknya, semakin besar risikonya. Padahal keamanan pangan tidak sesederhana itu. Yang lebih penting adalah waktu dan suhu.
Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan memang dibuat justru untuk mengendalikan risiko keamanan pangan MBG, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pemorsian, pengiriman sampai konsumsi.
Regulasi itu menunjukkan bahwa keamanan makanan seharusnya dikendalikan sepanjang rantai, bukan hanya di titik akhir. Karena itu, pertanyaan tentang jarak dapur ke sekolah harus dibarengi pertanyaan yang lebih teknis:
- Bagaimana suhu makanan dikendalikan selama perjalanan?
- Berapa lama makanan berada dalam perjalanan?
- Kapan makanan keluar dari dapur?
- Kapan diterima sekolah?
- Kapan dibuka?
- Kapan dikonsumsi?
Tanpa data itu, menyimpulkan bahwa jarak distribusi adalah penyebab akan menjadi penyederhanaan.
SPPG Watubangga Harus Dibaca Lebih Dalam
Kasus Watubangga justru menarik karena polisi dan tenaga kesehatan belum menetapkan penyebabnya. Ini penting. Jangan sampai publik mendapatkan kesimpulan sebelum laboratorium bekerja.
Namun justru dalam situasi seperti ini, investigasi harus diarahkan pada seluruh rantai pangan.
- Apa kondisi bahan baku ketika diterima?
- Bagaimana bahan tersebut disimpan?
- Berapa suhu penyimpanannya?
- Berapa lama bahan berada di luar ruang pendingin?
- Bagaimana proses pengolahan?
- Apakah kapasitas penyimpanan sesuai dengan jumlah bahan?
- Bagaimana makanan dikemas?
- Berapa lama sampai ke sekolah?
- Siapa yang melakukan pemeriksaan terakhir sebelum makanan dikonsumsi?
Semuanya Harus Tercatat.
Dalam program pangan berskala besar, catatan bukan birokrasi tambahan. Catatan adalah alat pembuktian bahwa sistem benar-benar bekerja.
Tanpa log suhu, catatan penerimaan bahan, catatan waktu produksi dan distribusi, serta dokumentasi pemeriksaan, investigasi akan terlalu bergantung pada cerita lisan setelah kejadian.
Bahan Baku Juga Tidak Boleh Luput
Kasus yang melibatkan menu ikan, sebagaimana diberitakan dalam rangkaian laporan mengenai MBG SPPG Watubangga, membuat kualitas dan penanganan bahan baku menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa.
Ikan tuna, misalnya, memiliki risiko tertentu apabila rantai dinginnya tidak terjaga. Dalam kondisi tertentu, ikan dapat mengalami pembentukan histamin yang dapat menimbulkan gejala seperti sakit kepala, mual, pusing serta sensasi gatal atau terbakar di sekitar mulut. CDC dan FDA menjelaskan bahwa keracunan scombroid berkaitan dengan penyimpanan ikan yang tidak memadai dan histamin yang terbentuk tidak otomatis hilang hanya karena ikan dimasak.
Tetapi sekali lagi, ini adalah hipotesis yang layak diperiksa, bukan kesimpulan atas kasus di Mts Al Askar.
Hanya Hasil Laboratorium yang Dapat Memberi Jawaban.
Karena itu, pemeriksaan bahan baku dalam kasus seperti ini semestinya tidak berhenti pada pertanyaan apakah ikan terlihat segar atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah riwayat suhu dan penanganannya sejak bahan diterima sampai masuk proses produksi.
BGN sendiri sudah menunjukkan bahwa persoalannya lebih besar
Ada fakta lain yang sulit diabaikan. Pada 7 September 2026, BGN mengumumkan penghentian sementara operasional 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Sembilan hari kemudian, pada 16 September, BGN kembali menyatakan menghentikan sementara 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan SLHS.
Dari jumlah terakhir itu, 821 masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi syarat dan kelayakan, sedangkan delapan belum terkonfirmasi statusnya. Data ini tidak berarti semua SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), menghasilkan makanan yang tidak aman.
Namun data tersebut menunjukkan satu hal yang penting: ialah kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi masih menjadi pekerjaan besar dalam penyelenggaraan MBG.
Bahkan Ombudsman RI dalam sejumlah pengawasan menemukan persoalan yang lebih luas. Di Sumatera Utara, Ombudsman menyoroti rendahnya kepatuhan terhadap standar higiene sanitasi serta belum adanya prosedur baku yang jelas mengenai penghentian maupun pembukaan kembali SPPG setelah terjadi insiden, termasuk dugaan keracunan.
Di Jawa Barat, Ombudsman juga menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah makanan tiba di sekolah, tetapi harus dimulai sejak pemilihan bahan baku, penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi.
Ini berarti kegelisahan publik sebenarnya memiliki dasar yang lebih luas daripada sekadar satu kasus. Masalahnya mungkin bukan hanya “kurang profesional”.
Istilah “Pengelola Tidak Profesional” memang mudah digunakan. Tetapi editorial ini melihat persoalannya sedikit berbeda.
Pengelola SPPG dapat saja bekerja keras dan memiliki niat baik. Petugas dapur bisa saja berusaha memenuhi target produksi setiap hari. Namun ketika kapasitas dapur, jumlah produksi, fasilitas pendingin, jumlah tenaga kerja, waktu distribusi dan pengawasan tidak seimbang, maka risiko tetap muncul.
Dengan kata lain:
Beban operasional yang terlalu besar juga dapat berubah menjadi persoalan keamanan pangan.
Bahkan Kepala BGN sendiri mencontohkan adanya dapur yang kapasitasnya tidak sebanding dengan jumlah makanan yang harus disiapkan sehingga pengolahan dilakukan terlalu dini dan makanan harus menunggu sebelum disajikan.
Maka pertanyaan yang harus diajukan bukan sekadar:
“Apakah petugas menjalankan SOP?”
Tetapi juga:
“Apakah desain operasional SPPG memungkinkan SOP tersebut benar-benar dijalankan?”
Ini dua hal yang berbeda.
Yang paling Penting adalah Sistem Peringatan Dini
Kasus yang melibatkan SPPG Watubangga juga memperlihatkan pentingnya satu hal yang sering luput dari perhatian: kecepatan penghentian distribusi.
Dalam sistem pangan massal, satu dugaan masalah pada satu batch harus dapat segera ditelusuri.
- Sekolah mana saja yang menerima?
- Berapa jumlah porsinya?
- Kapan dikirim?
- Siapa penerimanya?
- Apakah sudah dikonsumsi?
- Apakah masih ada makanan tersisa?
Sistem seperti ini membutuhkan traceability yang nyata, bukan sekadar administrasi. Begitu ada sinyal bahaya, seluruh batch harus mudah dilacak dan ditahan atau ditarik sesuai prosedur. Jangan menunggu satu sekolah sakit lebih dahulu baru sekolah lain diberi tahu.
Disinilah Teknologi Sebenarnya dapat Digunakan.
Setiap batch makanan dapat diberi kode produksi, waktu masak, waktu keluar dapur, sekolah tujuan, jumlah porsi dan petugas penanggung jawab. Dengan sistem digital sederhana, satu batch yang bermasalah dapat dilacak dalam hitungan menit.
MBG Harus Aman Sebelum Disebut Bergizi
Program MBG dibangun untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Tetapi ada satu prinsip yang tidak boleh dibalik: Makanan harus aman terlebih dahulu sebelum berbicara tentang kandungan gizinya.
Makanan yang bergizi tetapi terkontaminasi bukan keberhasilan pelayanan publik. Karena itu, setiap kejadian dugaan keracunan tidak cukup diselesaikan dengan membawa korban ke fasilitas kesehatan dan menunggu berita mereda. Setiap kejadian harus menjadi audit menyeluruh terhadap satu rantai produksi.
- Dari bahan baku.
- Dari gudang.
- Dari freezer.
- Dari dapur.
- Dari tangan pengolah.
- Dari kemasan.
- Dari kendaraan.
- Dari sekolah.
Sampai makanan benar-benar masuk ke tubuh penerima manfaat.
Kasusus yang SPPG Watubangga jangan berhenti sebagai berita, Bagi AnoaTimes.com, kasus Watubangga seharusnya tidak berakhir ketika hasil laboratorium diumumkan.
Justru hasil laboratorium harus menjadi pintu untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar. Kalau penyebabnya bahan baku, bagaimana bahan tersebut bisa lolos? Kalau penyebabnya penyimpanan, bagaimana pengawasan suhu dilakukan? Kalau penyebabnya waktu konsumsi, mengapa sistem distribusi tidak mampu mengendalikan waktu?
Kalau ditemukan pelanggaran SOP, mengapa pelanggaran tersebut bisa terjadi? Dan apabila tidak ditemukan kesalahan pada satu titik, apakah ada kegagalan pada titik lainnya?
Di situlah ukuran sebuah sistem keamanan pangan diuji. Bukan pada seberapa cepat pemerintah memberikan pernyataan setelah kejadian.
Tetapi pada seberapa cepat sistem mampu mencegah kejadian yang sama terulang.
Kasus Watubangga belum memiliki vonis penyebab. Kita harus menghormati proses pemeriksaan polisi, BPOM, Dinas Kesehatan dan hasil laboratorium.
Namun satu hal sudah jelas: deretan kasus dugaan keracunan MBG tidak lagi cukup dijawab dengan imbauan agar SOP dipatuhi. Publik membutuhkan bukti bahwa SOP itu benar-benar berjalan. Dan anak-anak yang menerima MBG berhak mendapatkan satu kepastian sederhana:
makanan yang mereka terima bukan hanya bergizi, tetapi juga aman.
– Redaksi Anoatimes.com –
