APBD-P 2020 Prioritaskan Penanganan Covid-19 dan Infrastruktur

  • Whatsapp
APBD-P 2020 Prioritaskan Penanganan Covid-19 dan Infrastruktur

ANOATIMES.ID, KENDARI – Setelah melalui pembahasan bersama selama beberapa hari. Rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, akhirnya disetujui bersama DPRD Provinsi Sultra dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Persetujuan APBD-P 2020 kemudian diparipurnakan sekaligus ditandatangani bersama Ketua DPRD H Abdurrahman Shaleh, Wakil Ketua II H Herry Asiku, Wakil Ketua IV Nursalam Lada, dan gubernur Sultra yang diwakili oleh asisten III Laode Mustari, Rabu (21/10/2020).

Bacaan Lainnya

Dalam APBD-P 2020 yang disetujui bersama itu diprioritaskan pada penanganan Covid-19 tahap dua dalam bentuk bantuan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra, Suwandi Andi meminta agar bantuan Covid-19 diawasi secara maksimal. Khususnya pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 agar pendistribusiannya tepat sasaran.

“Keduapuluh delapan OPD yang menangani percepatan penanganan covid-19 agar berjalan lebih efektif dan bisa lebih menyentuh kepada masyarakat bawah,” katanya membacakan rekomendasi Banggar DPRD Sultra.

Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di 17 kabupaten/kota. Disebutkannya ada penambahan anggaran pada Dinas Bina Marga Provinsi Sultra, yang semula dianggarkan Rp 6,2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

“Khusus untuk perubahan sebagaimana telah disepakati, perbaikan jalan fungsional terdapat 16 ruas jalan dan 2 jembatan yang diperbaiki,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, sehingga Raperda APBD-P 2020 bisa disetujui bersama.

“Serta tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh OPD lingkup Pemprov Sultra atas kerjasama yang sangat baik sehingga dapat menyelesaikan penyusunan APBD-P 2020, sesuai jadwal yang telah ditentukan bersama,” ucap Laode Mustari membacakan sambutan gubernur.

Dia menjelaskan, Raperda APBD-P 2020, merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikian kata gubernur, dokumen APBD-P 2020 mempunyai kedudukan yang penting, yaitu sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian dalam proses pembangunan di daerah.

Mengakhiri sambutannya, gubernur menyampaikan, dokumen raperda APBD-P 2020 akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi yang kemudian akan ditetapkan.

“Semoga hasilnya dapat segera diperoleh. Sehingga Perubahan APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2020 dapat secepatnya ditetapkan,” tutupnya. (ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *