ANOATIMES.COM, MAKASSAR — Menjawab tantangan inflasi yang kerap dipicu oleh gejolak harga pangan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Pemerintah Kota Tomohon resmi menjalin kerja sama antardaerah berbasis penguatan ketahanan pangan. Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Hyatt Place Hotel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (17/7), dan menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga stabilitas harga.
Kolaborasi ini menandai langkah progresif kedua daerah dalam memperkuat rantai pasok komoditas pangan strategis antarwilayah, sebagai upaya langsung menekan laju inflasi dari sisi suplai. Dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase, S.Kom, dan perwakilan Pemerintah Kota Tomohon, Dra. Lilly E. Solang, MM, kesepakatan ini juga didukung penuh oleh Bank Indonesia dan pemerintah daerah lainnya di Kawasan Sulawesi.
Menurut Bupati Erwin, pengendalian inflasi tak bisa hanya diserahkan pada regulasi semata, tetapi membutuhkan intervensi langsung terhadap ketersediaan dan distribusi bahan pangan.
“Kita tahu bahwa penyumbang inflasi terbesar adalah harga bahan pokok. Maka dari itu, memperkuat ketahanan pangan melalui kerja sama antardaerah adalah solusi konkret dan berkelanjutan,” ujar Erwin.
Ia memaparkan bahwa Parigi Moutong memiliki surplus komoditas pertanian strategis, seperti kelapa, kakao, cabai rawit, dan beras—yang siap menopang kebutuhan daerah lain, termasuk Kota Tomohon yang berada di wilayah pegunungan.
Produksi beras di Parigi Moutong pada 2024 bahkan mencapai 251.299 ton, menjadikannya salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Tengah. Melalui kerja sama ini, suplai pangan ke Kota Tomohon diharapkan lebih stabil, efisien, dan bebas dari kendala distribusi yang kerap menyebabkan lonjakan harga.
Sementara itu, Pemkot Tomohon melalui Asisten II Dra. Lilly E. Solang menilai bahwa kemitraan ini membuka peluang bagi daerahnya untuk mendapatkan pasokan pangan langsung dari produsen utama tanpa melalui mata rantai distribusi panjang.
“Dengan adanya akses langsung ke daerah penghasil, kami bisa menstabilkan harga pangan di pasar dan sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Bank Indonesia sebagai fasilitator turut menyambut baik kerja sama ini. Kehadiran Kepala Perwakilan BI dari tiga provinsi menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah kerja kolektif lintas sektor.
Bupati Erwin juga menekankan pentingnya sinkronisasi data harga antarwilayah dan pembentukan jalur distribusi pangan yang efisien, agar daerah bisa saling menopang ketika salah satu mengalami kekurangan pasokan.
“Kolaborasi ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi soal bagaimana kita menjamin rakyat tidak terpukul oleh harga yang melonjak. Ini bentuk nyata kehadiran negara melalui kerja sama daerah,” pungkasnya.
Kesepakatan ini juga menjadi model kerja sama regional yang diharapkan bisa direplikasi oleh daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian inflasi berbasis ketahanan pangan.
Laporan : Jo
