ANOATIMES.COM, KENDARI – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menerbitkan surat rekomendasi terhadap susunan kepengurusan Pengurus Provinsi (Pengprov) Muaythai Indonesia Sultra masa bakti 2026–2030.
Rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 22/KONI-SULTRA/VII/2026 yang diterbitkan pada 25 Juli 2026. Surat itu ditandatangani Ketua Umum KONI Sultra, Andi Ady Aksar, sebagai tindak lanjut atas permohonan Pengprov Muaythai Indonesia Sultra terkait pengesahan kepengurusan baru.
Dalam rekomendasinya, KONI Sultra menyetujui susunan kepengurusan hasil Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) serta mengusulkan kepada Pengurus Besar (PB) Muaythai Indonesia agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan mengukuhkan kepengurusan Pengprov Muaythai Indonesia Sultra periode 2026–2030.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengprov Muaythai Indonesia Sultra, Herry Ashak, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada KONI Sultra atas diterbitkannya surat rekomendasi tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum KONI Sultra beserta seluruh jajaran yang telah memberikan surat rekomendasi kepada Pengprov Muaythai Indonesia Sultra. Rekomendasi ini menjadi langkah penting dalam proses pengesahan kepengurusan kami,” ujar Herry.
Ia mengatakan, kepengurusan baru akan memfokuskan program pada penguatan pembinaan atlet, peningkatan prestasi, serta membangun organisasi yang lebih solid hingga ke tingkat kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.
Herry juga mengimbau seluruh Pengurus Kabupaten (Pengkab) dan Pengurus Kota (Pengkot) Muaythai Indonesia se-Sultra agar segera melaksanakan Musyawarah Kabupaten/Kota atau Musyawarah Cabang sebagai bagian dari penguatan organisasi dan penataan administrasi.
Menurutnya, legalitas kepengurusan melalui Surat Keputusan (SK) yang sah merupakan syarat wajib bagi setiap daerah yang ingin mengikutsertakan atlet dan ofisial pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang.
“Kami tidak ingin ada atlet yang kehilangan kesempatan bertanding hanya karena persoalan administrasi organisasi. Oleh sebab itu, seluruh Pengkab dan Pengkot diharapkan segera menuntaskan musyawarah serta melengkapi legalitas kepengurusannya sebelum batas waktu pendaftaran Porprov,” tegasnya.
Herry berharap seluruh jajaran Muaythai
Indonesia di Sulawesi Tenggara dapat bersinergi membangun organisasi yang profesional, tertib administrasi, dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
