ANOATIMES.COM, KENDARI– Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat terus mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk mahasiswa di Kota Kendari.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara, Rabu (19/2/2025).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa dengan tegas menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka menilai kebijakan ini dapat mengancam investasi masa depan bangsa.
“Kami menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan karena hal ini dapat mengancam investasi masa depan bangsa,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.
Selain menyampaikan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran, para mahasiswa juga mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:
1. Memberikan hak-hak dosen yang masih tertunda, seperti tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN, serta memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.
2. Meninjau ulang program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.
3. Mempertahankan kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.
4. Melakukan evaluasi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan memastikan adanya peraturan turunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menuntut transparansi anggaran yang dialokasikan ke berbagai kementerian, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Para mahasiswa berharap DPRD Sultra dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat guna mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun, massa aksi tidak ditemui oleh anggota DPRD Sultra sebab, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, sejumlah anggota DPRD sedang mengadakan perjalanan dinas ke luar kota.
