ANOATIMES.COM, WAKATOBI – Pemerintah Kabupaten Wakatobi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Forum ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada penanganan berbagai isu strategis yang selama ini menjadi tantangan pembangunan di wilayah kepulauan Wakatobi.
Bupati Wakatobi, H. Haliana, SE, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus mampu menjawab persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat.
Beberapa tantangan utama yang disorot antara lain ketimpangan akses pelayanan dasar antarwilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur pendukung ekonomi dan pariwisata, rendahnya nilai tambah produk unggulan daerah, serta keterbatasan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas belanja daerah agar pembangunan berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
“RKPD 2027 merupakan bagian penting dari tahapan pembangunan Wakatobi Transformatif yang berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi inklusif berbasis kemaritiman, penguatan tata kelola pemerintahan, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pemerataan infrastruktur,” ujar Haliana, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, program prioritas pembangunan RKPD Tahun 2027 diarahkan pada penguatan kualitas manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta percepatan penurunan stunting. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada sektor pariwisata, perikanan, UMKM, dan ekonomi maritim.
“Penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian utama, diikuti dengan penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan. Pemerataan dan penguatan infrastruktur, khususnya di wilayah prioritas pembangunan, juga menjadi fokus RKPD 2027,” jelasnya.
Lebih lanjut, Haliana menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2027 harus selaras dan berkontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional.
“RKPD Wakatobi harus menjawab isu-isu strategis nasional tahun 2027, seperti penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi daerah, penguatan swasembada pangan, serta dukungan terhadap program strategis nasional dan hilirisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, Syaharuddin, menegaskan bahwa forum konsultasi publik RKPD merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.
“Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD dan pemerintah daerah adalah mitra sejajar dengan peran dan tanggung jawab berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan kebijakan pembangunan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Wakatobi,” ujarnya.
Syaharuddin berharap aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, serta arah kebijakan pemerintah daerah dapat dipadukan secara harmonis dalam dokumen RKPD.
“DPRD Kabupaten Wakatobi berkomitmen untuk terus menjadi mitra konstruktif pemerintah daerah, bukan sekadar mitra formal. Kami siap mendukung program-program prioritas daerah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bertanggung jawab,” tandasnya.
Laporan: EMA
